 |
| Pemprov NTT melakukan rapat koordinasi untuk menangani bencana erupsi Gunung Lewotobi Laki-laki, (18/6/2025). Foto: Biro APS NTT |
Sebagai langkah sigap, pada 18 Juni 2025, Pemprov NTT menggelar rapat koordinasi (rakor) virtual yang melibatkan pemerintah pusat, kementerian/lembaga terkait, serta pemerintah kabupaten. Rakor ini bertujuan untuk memastikan koordinasi yang terstruktur dan terarah dalam penanganan bencana, demi pelayanan maksimal bagi masyarakat di wilayah terdampak.
Rapat dipimpin langsung oleh Gubernur NTT Melki Laka Lena dan Wakil Gubernur NTT Johni Asadoma. Hadir dalam rakor tersebut sejumlah pimpinan kementerian/lembaga, di antaranya Kementerian Sosial, BNPB, Badan Geologi Kementerian ESDM, BMKG, pimpinan perangkat daerah lingkup Provinsi NTT, Balai Jalan, PLN, serta Bupati Flores Timur, Bupati Sikka, dan kepala daerah lainnya.
Gubernur Melki Laka Lena menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen penuh. "Kita berkomitmen penuh dalam upaya penanganan bencana ini dan kita usahakan serta pastikan pelayanan publik bagi pengungsi di posko atau masyarakat terdampak agar seluruh kebutuhan mereka dapat terpenuhi,” ujar Melki.
Ia merinci, kebutuhan prioritas yang harus diutamakan meliputi distribusi air bersih, masker, dan makanan siap saji bagi warga terdampak atau pengungsi. Pemprov NTT, lanjut Melki, akan terus berkoordinasi dengan Kementerian Sosial dan BNPB guna memastikan dukungan pelayanan publik, mulai dari pendistribusian makanan hingga obat-obatan dan kebutuhan esensial lainnya.
"Setiap petugas kesehatan secara rutin mengecek kondisi kesehatan warga masyarakat khususnya pengungsi di wilayah terdampak debu vulkanik. Selain itu semua pihak yang menangani bencana bersama TNI Polri dan unsur masyarakat lainnya sampai level bawah lebih bersiaga dan sinergi antisipasi berbagai hal ke depan,” tambahnya. Melki juga mengusulkan pembentukan forum bersama di setiap tingkatan untuk memudahkan koordinasi penanganan bencana ini.
Senada dengan Gubernur, Wakil Gubernur NTT Johni Asadoma mendorong agar pelayanan sosial di setiap posko bencana dapat berjalan optimal dengan dukungan sarana dan sumber daya manusia (SDM) yang memadai, terutama tenaga kesehatan.
“Masyarakat perlu kita organisir ke tempat yang lebih aman. Kesiapan SDM dan sarana prasarana sangat diperlukan dan dijalankan dengan SOP yang sudah ada,” ungkap Johni. Ia juga menekankan pentingnya kerja sama dari pusat hingga pemerintah provinsi dan kabupaten. “Sebagaimana kita ingin agar peran negara benar-benar hadir bagi masyarakat dalam situasi ini,” pungkasnya.
Biro APS NTT/FL
