 |
| Ketua Presidium PP PMKRI, Susana F. Kandaimu (dok pribadi). |
Korban Bencana Terus Bertambah
Bencana yang melanda tiga provinsi yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat sejak akhir November 2025 telah menyebabkan sedikitnya 303 orang meninggal dunia, 279 orang hilang, dan puluhan ribu wargac mengungsi. Wilayah paling terdampak adalah Kabupaten Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, dan Kota Sibolga di Sumatera Utara.
DPR mendesak pemerintah menetapkan status darurat bencana nasional mengingat tingginya angka korban dan luasnya wilayah terdampak, namun pemerintah masih menilai bencana ini sebagai bencana tingkat provinsi.
Kerusakan Hutan: Akar Masalah Bencana
PMKRI menyoroti data yang mengkhawatirkan: Indonesia kehilangan sekitar 10,5 juta hektar hutan primer tropis dalam kurun waktu 2002-2023, menempatkan negara ini di peringkat kedua dunia dalam kehilangan hutan primer menurut Global Forest Watch.
"Hilangnya hutan primer bukan sekadar soal pohon yang ditebang. Ini adalah hilangnya benteng alami yang selama ini menjaga keseimbangan lingkungan kita. Dan di tahun 2025 (sekarang) dampaknya sangat dahsyat dirasakan oleh saudara kita di Sumatera. Pray for Sumatera" tegas Ketua PP PMKRI, Susana Florika Marianti Kandaimu .
Organisasi ini menekankan dampak sistemik dari deforestasi masif tersebut, yang meliputi:
- Berkurangnya keanekaragaman hayati dan habitat satwa
- Melemahnya kemampuan hutan dalam menyerap karbon
- Runtuhnya ekosistem yang menjaga stabilitas iklim
- Meningkatnya risiko bencana hidrometeorologi seperti banjir dan longsor
Kritik terhadap Kebijakan Pemerintah
PMKRI sebelumnya telah menyoroti rencana pemerintah membuka 20 juta hektar hutan untuk program pangan dan energi, yang dinilai dapat mengakibatkan bencana ekologis, kekeringan, dan penggusuran masyarakat.
"Kebijakan pembukaan lahan hutan secara masif tanpa perhitungan dampak lingkungan yang matang adalah bentuk kejahatan terhadap lingkungan dan masyarakat," ungkap Susan.
Organisasi mahasiswa ini juga mengingatkan bahwa Indonesia sebagai negara agraria dengan kawasan hutan tropis terbesar di dunia seharusnya lebih bijak dalam mengelola aset alam yang berharga ini.
Tanggap Darurat Belum Maksimal
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyatakan sebanyak 316 jiwa meninggal dunia, 218 hilang, 18 luka-luka, dan 75.219 orang harus mengungsi akibat bencana ini. Meski pemerintah pusat telah mengerahkan bantuan melalui BNPB, TNI, dan Polri, banyak wilayah masih sulit dijangkau karena akses jalan terputus akibat longsor.
PMKRI mendesak pemerintah untuk:
1. Menetapkan status darurat bencana nasional untuk mempercepat mobilisasi sumber daya
2. Mengevaluasi total kebijakan yang berpotensi merusak lingkungan
3. Menghentikan rencana pembukaan hutan baru untuk kepentingan ekonomi jangka pendek
4. Memperkuat tata kelola hutan dengan melibatkan masyarakat adat dan ahli lingkungan
5. Melakukan analisis dampak lingkungan (AMDAL) secara ketat sebelum membuka lahan
Hutan Tropis Sebagai Benteng Alam
"Ketika hutan tropis kita habis, yang tersisa hanyalah upaya menanggulangi kondisi di luar kendali manusia. Namun bukankah lebih baik mencegah daripada mengobati?" tegas Ketua PP PMKRI tersebut.
Organisasi ini menekankan pentingnya kesadaran kolektif bahwa pelestarian hutan bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga seluruh masyarakat. Namun, kebijakan negara tetap menjadi kunci utama dalam menjaga kelestarian lingkungan untuk generasi mendatang.
PMKRI menyerukan solidaritas kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk mendoakan dan membantu saudara-saudara di Sumatera yang tengah berjuang menghadapi dampak bencana ini.
Sumber Data:
- Global Forest Watch (data kehilangan hutan primer Indonesia 2002-2023)
- Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)
- Pernyataan Pengurus Pusat PMKRI
#PrayForSumatera #SelamatkanHutanIndonesia
