 |
| Ketua PP PMKRI Susana Florika M. Kandaimu (dok pribadi) |
Ketua Presidium Pengurus Pusat PMKRI periode 2024–2026, Susana Florika Marianti Kandaimu, menyebut kemerdekaan Indonesia tak hanya berarti bebas dari penjajahan fisik, tetapi juga tanggung jawab kolektif membangun bangsa yang adil, makmur, dan berkelanjutan.
“Kemerdekaan untuk semua berarti setiap warga negara, dari Sabang sampai Merauke, memiliki hak yang sama untuk hidup dalam lingkungan yang sehat dan mendapatkan pendidikan berkualitas,” ujar Susana, Sabtu, 16 Agustus 2025.
PMKRI menilai kerusakan lingkungan yang terjadi saat ini telah menjadi bentuk "penjajahan baru". Deforestasi, polusi udara dan air, hingga dampak nyata perubahan iklim disebut sebagai ancaman serius bagi masa depan bangsa.
“Ketika sumber daya alam rusak dan tidak bisa dimanfaatkan secara berkelanjutan, maka kemerdekaan ekonomi dan sosial bangsa ikut terancam,” kata Susana.
PMKRI juga mengkritik lemahnya komitmen pemerintah dalam melindungi lingkungan hidup. Kebijakan yang mengutamakan pertumbuhan ekonomi jangka pendek dinilai sering mengabaikan dampak jangka panjang terhadap ekosistem. Mulai dari izin tambang di kawasan hutan lindung, lemahnya penegakan hukum terhadap perusakan lingkungan, hingga minimnya anggaran konservasi menjadi sorotan organisasi ini.
Selain isu lingkungan, PMKRI menekankan pentingnya pendidikan yang inklusif dan berkelanjutan. Menurut Susana, pendidikan sejati bukan hanya transfer pengetahuan, tetapi juga pembentukan karakter serta kesadaran sosial dan ekologis.
PMKRI menilai sistem pendidikan nasional masih jauh dari harapan. Ketimpangan akses antara kota dan desa, minimnya integrasi pendidikan karakter serta nilai ekologi dalam kurikulum, hingga keterbatasan fasilitas pendidikan di wilayah terpencil, menjadi bukti lemahnya keseriusan pemerintah.
Meski anggaran pendidikan sudah mencapai 20 persen dari APBN, PMKRI menilai alokasinya belum optimal untuk mengatasi kesenjangan. “Masih banyak anak bangsa, terutama di pelosok, yang belum merdeka dari buta huruf, fasilitas pendidikan yang minim, dan lingkungan belajar yang tidak sehat,” ujar Susana.
PMKRI juga menyoroti nasib masyarakat adat yang kerap terpinggirkan dalam pembangunan. Padahal, menurut organisasi ini, masyarakat adat terbukti selama berabad-abad menjadi penjaga kearifan lokal dan pelindung alam.
Namun, konflik agraria dengan korporasi, proses sertifikasi tanah adat yang berbelit, dan pengabaian sistem pengelolaan tradisional menunjukkan bahwa hak masyarakat adat belum sepenuhnya dihormati. PMKRI menilai pemerintah masih sering berpihak pada kepentingan investasi ketimbang perlindungan hak-hak adat.
Dalam momentum peringatan kemerdekaan ini, PMKRI mengajak generasi muda untuk mengintegrasikan kesadaran ekologis dalam kehidupan sehari-hari, memasukkan nilai keberlanjutan dalam proses pendidikan, dan memastikan pembangunan tidak meninggalkan masyarakat marginal maupun adat.
Indonesia harus merdeka untuk HAM di tanah air serta. Susan juga meminta pemerintah terus mendorong kemajuan di Indonesia bagian timur yang sejatinya menjadi garda terdepan negara ini akan maju. SDA melimpah namun percepatan pembangunan di berbagai sektor masih belum signifikan.
“Kemerdekaan bukan hanya warisan, tapi amanah yang harus diwujudkan bagi generasi mendatang. Melalui komitmen terhadap lingkungan dan pendidikan berkelanjutan, kita bisa memastikan kemerdekaan Indonesia benar-benar menjadi kemerdekaan untuk semua,” tutur Susana menutup pernyataannya.**
#Dirgahayu Republik Indonesia ke 80
